Pendidikan Anti Korupsi Kepada Perangkat Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Erdianto
Oktober 2018

Metode kegiatan  yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini berdasarkan penuturan Erdianto meliputi : Penyuluhan kepada perangkat desa yang ada di Kecamatan Benai sebagai aparatur penyelenggara Negara, diskusi dan Tanya jawab, hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta penyuluhan tentang materi pokok Undang-Undang tentang Korupsi dan Undang-Undang Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari KKN kepada perangkat desa yang ada di Kecamatan Benai. Hasilnya, terkait kesadaran hukum perangkat desa di Kecamatan Benai terhadap tindak pidana korupsi sebagian besar sudah baik karena sudah mengetahui tentang dasar hukum, akibat dan sanksi tindak pidana korupsi. Kalau masyarakat membenci korupsi dan membenci pelakunya, namun masyarakat belum memahami sepenuhnya secara yuridis tentang tindak pidana korupsi.

Masyarakat memahami korupsi dari sisi ketercelaan berdasarkan ukuran nilai budaya dan agama, sedangkan penegak hukum memahami tindak pidana korupsi sebagaimana apa yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Model kebijakan pencegahan dalam  kerugian keuangan Negara dan Penggelapan dalam Jabatan oleh perangkat desa dapat dilakukan dengan peningkatan pemahaman bagi pejabat negara terhadap tindak pidana korupsi, peningkatan peran aparat pengawas internal, merekomendasikan revisi UU Tipikor terkait tanggungjawab administrasi pejabat yang tidak menikmati hasil korupsi, Pencegahan Perbuatan Suap, Gratfikasi dan Pemerasan dan Perangkat desa diharapkan juga mengetahui yang menjadi prioritas penggunaan dana desa.

(2)

Related Articles

Leave a Reply

Close